Ketika Proyek Pembangunan Hanya Sekadar Singgah - Kolom Suara Pejalan

KURUNGBUKA.com – Langkah pertama menuju pulau terluar selalu membawa satu rasa yang sama campuran antara harapan dan gugup. Harapan karena selalu ingin melihat Indonesia melalui sudut paling pinggirnya. Gugup karena terlalu sering menemukan fakta yang membuat dada sesak bahwa pembangunan tak selalu berarti keadilan.

Selama beberapa hari menetap di pulau pulau terluar Indonesia, gambaran “pembangunan untuk rakyat” justru tampak seperti jargon yang tertinggal di papan presentasi, bukan pada tanah tempat manusia hidup.

Saat itu, niat saya sederhana mengamati dan belajar bagaimana sistem kesehatan bekerja di daerah terluar. Yang saya dapatkan adalah pelajaran pahit tentang kegagalan tata kelola, korupsi struktur, dan bagaimana pembangunan bisa menjadi sekadar fasad kosong.

Bangunan tua rusak parah selama 8 tahun setengah roboh di sebuah desa kecil di Masela. Dindingnya retak, atapnya nyaris hilang, lantainya dipenuhi pasir dan daun kering. Tulisan “Puskesmas Pembantu” masih terlihat samar, seolah memaksa pengunjung percaya bahwa bangunan itu dulunya pernah punya fungsi.

Masyarakat menyebutnya pustu yang telah mati selama 8 tahun. Sejak rusak, kader kesehatan terpaksa menumpang di rumah warga atau balai desa demi memastikan pelayanan dasar tetap berjalan. Tak pernah ada anggaran pemulihan. Tak pernah ada tindak lanjut. Yang tersisa hanyalah janji yang padam lebih cepat.

Gambaran itu terasa ironis ketika laporan Transparency International Indonesia (2023) menyebutkan bahwa sebagian besar proyek infrastruktur pemerintah tidak memenuhi standar pengambilan keputusan yang berkualitas secara hukum.

Tahun 2018 Menurut Data Riset Kesehatan menunjukkan bahwa 42,4% masyarakat pedesaan menganggap akses menuju rumah sakit masih sulit. Bahkan 36,8% masyarakat masih kesulitan mengakses fasilitas kesehatan (faskes) seperti Puskesmas.

Pustu di Masela yang terbengkalai tersebut merupakan contoh paling nyata dari proyek infrastruktur yang gagal menjadi fungsi dan menjawab semua data pernyatan tersebut. Warga setempat mengatakan bahwa kader kesehatan terpaksa menggunakan rumah warga atau balai desa untuk posyandu dan pemeriksaan dasar.

Tidak ada dana operasional rutin, tidak ada dokter visit tetap, dan tidak ada anggaran perbaikan. Padahal Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan se-Provinsi Maluku untuk tahun 2024 sebesar Rp 236,775 miliar dan Kabupaten Maluku Barat Daya mendapatkan bagian sekitar Rp 664,98 juta

Pustu yang terbengkalai selama hampir satu dekade itu menjadi contoh paling sederhana, sekaligus paling menyakitkan, bahwa korupsi bukan soal uang yang hilang; ia adalah soal nyawa yang dipertaruhkan.

Kisah lain datang dari wilayah yang berbeda, namun memiliki pola luka yang serupa. Sapeken, gugusan kepulauan di ujung timur Madura, tampak seperti deretan mozaik kecil yang terhampar di tengah laut biru. Puskesmas di wilayah itu sebenarnya berdiri dan berfungsi, tetapi masyarakat tetap mengandalkan

Pelayanan Kesehatan Bergerak berupa kapal besar yang lengkap dengan dokter dan peralatannya. Kehadiran kapal tersebut mestinya menjadi “jembatan pelayanan” bagi pulau-terluar. Sayangnya, selama satu tahun, kapal layanan hanya bersandar sebanyak tiga kali.

Tiga kali. Untuk ratusan kilometer laut. Untuk ribuan warga yang menggantungkan hidupnya pada akses kesehatan.

Bahwa sebuah kebijakan kesehatan dapat berhenti pada tataran seremoni bukanlah hal baru. Namun ketika masyarakat pulau menunggu kapal itu layaknya menunggu musim panen penuh harap namun tak pernah pasti maka ada yang jauh lebih besar yang sedang rusak dari sekadar sistem administrasi. Kepercayaan.

Korupsi Struktural dan “White Elephant” Dalam Kesehatan

Narasi besar pembangunan nasional kerap menempatkan infrastruktur sebagai simbol kemajuan negara. Jalan raya, bandara, pelabuhan, bendungan, semuanya dibingkai sebagai bukti keseriusan pemerintah mempercepat pertumbuhan.

Pulau-pulau terluar seperti Masela atau Sapeken mungkin tak pernah masuk dalam daftar prioritas megaproyek. Tidak ada jalur ekonomi strategis, tidak ada kawasan industri, tidak ada kepentingan politik besar.

Namun warga tetap berhak atas infrastruktur kesehatan yang layak. Ketika pustu dibiarkan hancur selama bertahun-tahun, ketika pelayanan kesehatan bergerak hadir hanya 3x dalam setahun, maka negara sedang menunjukkan bahwa pembangunan bukanlah hak yang merata, melainkan privilege bagi mereka yang tinggal cukup dekat dengan pusat kekuasaan.

Pembangunan nasional menjadi timpang. Infrastruktur fisik tumbuh megah di kota, tetapi layanan dasar di pulau terluar bergantung pada balai desa. Nilai ekonomi begitu dominan, namun nilai keberpihakan sosial tertinggal.

Pada titik ini, kritik bukan lagi tentang kurangnya anggaran, tetapi tentang ketergantungan pada pendekatan pembangunan top-down yang memberi celah bagi korupsi, penyalahgunaan dana, hingga proyek-proyek mangkrak.

Hasilnya banyak proyek berubah menjadi white elephant, yang megah di atas kertas tetapi tidak memberikan manfaat sosial yang signifikan.

Dalam konteks kesehatan, fenomena ini bisa sangat krusial. KPK melaporkan dalam temuanya 210 kasus di sektor kesehatan melibatkan 178 pelaku dengan kerugian negara mencapai Rp821,21 miliar. Beberapa dari proyek itu tidak bisa digunakan karena desain salah, lokasi tidak strategis, atau karena tidak ada tenaga kesehatan yang ditempatkan.

Pustu Masela bisa jadi bagian dari masalah itu. Bangunan fisik dibangun, anggaran diserap, laporan disampaikan tetapi layanan sesungguhnya tidak pernah hadir. Ini bukan hanya soal proyek yang tidak berfungsi, tetapi soal bagaimana anggaran kesehatan dapat dihabiskan tanpa memberikan manfaat dasar kepada masyarakat lokal.

Membangun Kembali Apa yang Harus Dilakukan

Perjalanan ke pulau-pulau itu membuat saya sadar bahwa dampak korupsi tidak selalu muncul dalam bentuk skandal dramatis. Tidak selalu ada OTT, tidak selalu ada kerugian negara yang dihitung sampai tiga digit miliar.

Dampak korupsi dapat hadir dalam bentuk paling sunyi seorang ibu hamil yang harus menunggu kader kesehatan datang dari rumah warga; seorang anak demam yang tidak bisa dirujuk cepat, seorang lansia yang menanti kapal kesehatan yang jadwalnya tak jelas.

Bagaimana mungkin sebuah negara mengklaim pembangunan sebagai keberhasilan bila infrastruktur dasarnya saja tak sanggup menjawab kebutuhan hidup warganya

Korupsi dalam infrastruktur bukan sekadar memperlambat pembangunan; ia mengubah arah pembangunan itu sendiri. Dari yang seharusnya berbasis kebutuhan rakyat menjadi berbasis proyek-proyek prestisius. Dari yang seharusnya memprioritaskan layanan dasar menjadi memprioritaskan proyek yang dapat difoto dan disiarkan.

Perlu ada pembenahan mendasar dalam tata kelola infrastruktur kesehatan. Transparansi anggaran pada proyek-proyek kecil seperti pustu harus setara ketatnya dengan proyek besar seperti jalan nasional.

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan harus dijadikan bagian dari mekanisme wajib, bukan aksesori yang muncul saat evaluasi. Partisipasi warga lokal terbukti mampu memperkecil celah korupsi karena mereka lebih mengetahui kebutuhan riil dan kondisi lapangan.

Pulau-pulau terluar, tempat yang sering dianggap terlalu jauh untuk diperhatikan, justru menyimpan kebenaran paling jujur tentang wajah pembangunan Indonesia. Wajah yang perlu kita lihat tanpa filter. Wajah yang mengingatkan bahwa negara harus hadir bukan hanya lewat janji, tetapi lewat fasilitas yang berfungsi, layanan yang menyentuh, dan kebijakan yang adil.

Selama pustu masih menjadi puing dan kapal kesehatan masih datang sesepisah itu, maka pembangunan tetap belum berpihak pada mereka yang seharusnya paling dilindungi.

*) Keterangan foto: Puskesmas, Pustu Di Pulau Masela yang jauh dari kata layak serta kapal sabuk Nusantara di Pulau Sapeken yang hanya singgah 3 kali dalam setahun. Doc. by Adipatra Kenaro.