— Catatan Pinggir untuk Sebuah Catatan Kaki

KURUNGBUKA.com – Tulisan ini adalah tanggapan ringkas atas tulisan berjudul Kritik sastra untuk Sastra atau Kritik sastra untuk Rakyat anggitan Muhammad Muflihun (selanjutnya akan ditulis “Bung Muflih”), yang ia tujukan secara khusus kepada saya. Satu hal yang membuat saya patut menyambut antusias undangan “tanggap-menanggap baku-balas gagasan” demikian ini—di samping karena aktivitas keilmuan ini telah jarang diamalkan—adalah karena dengannyalah, antara lain, “nampan ilmu pengetahuan” jadi bergerak. Ia menghalau kemandekan, dan oleh karenanya, “tanggap-menanggap gagasan” seperti ini patutlah ditradisikan kembali. Terlebih, bila kita juga menengok perdebatan-perdebatan di arena kesusastraan kita, yang acap kali jauh dari perdebatan yang sifatnya diskursif.

Saya ingin awali tanggapan ini, pertama-tama dengan mengutip pengalaman pribadi Bung Muflih mengenai nasib “tulisan Kritik sastra”-nya, di mana ia menulis:

“Ia bersembunyi di balik setiap kata dari tulisan Kritik sastra saya yang ditolak puluhan media. Ia, singkatnya, menjelma jadi Sastra Indonesia yang saya baca”. 

Apa yang dialami Bung Muflih pada “tulisan Kritik sastra”-nya—saya tidak tahu, puluhan media yang telah disasarnya itu apa saja, mengingat, media Kritik sastra di kampung halaman kita cukup terbatas bilangannya—kebetulan berkebalikan dengan apa yang saya alami pada tulisan kritik sastra saya. Boleh dibilang, tulisan kritik sastra saya lebih sering diterima daripada sebaliknya. Tentulah bukan perkara ini yang hendak saya tegaskan.

Sebuah media, kita tahu, merupakan ruang publikasi di mana tulisan-tulisan yang masuk ke meja redaksi akan dikuratori—kadang juga disunting—sebelum kemudian ditayangkan supaya dapat diakses oleh publik. Adapun kritik sastra, merupakan tulisan yang sendirinya memiliki wilayah khusus dalam sebuah disiplin ilmu. Dalam hubungan tersebut, ketika sebuah tulisan Kritik sastra diterima dan diputuskan untuk ditayangkan si redaktur media yang memiliki rubrik sastra dan/atau Kritik sastra terkait, artinya, tulisan itu boleh diasumsikan kelayakannya untuk dibaca publik.

Tentu, setiap redaktur media satu dengan yang lain memiliki mistar ukurnya masing-masing. Ini terutama karena antara satu media dengan media yang lain, berikut para penjaga gawangnya, hampir pasti memiliki “idealitas”-nya sendiri-sendiri. Namun demikian, ketika sebuah tulisan Kritik sastra diputuskan untuk ditayangkan, kita dapat berasumsi bahwa ia telah dinilai memenuhi sekurang-kurangnya “dua segi”. Segi yang pertama, tulisan Kritik sastra tersebut (besar kemungkinan) dinilai cukup memenuhi “prinsip-prinsip yang berlaku di dalam Kritik sastra”. Adapun segi yang kedua, ia (besar kemungkinan) dinilai telah memenuhi “segi-segi keterbacaan bagi publik-pembaca”—khususnya publik-sastra, meski tidak menutup kemungkinan juga yang berada di luar itu; karena sebuah media, lebih-lebih jika ia merujuk “media daring”, sedianya mengandaikan keterbukaan akses bagi siapa pun, selagi gawainya memiliki akses internet. 

Bertolak dari dua segi di atas, kini kita bisa membangun asumsi lain, bahwa ditolaknya suatu tulisan kritik sastra mustahil terjadi tanpa pertimbangan—terlepas dari apakah redaktur media terkait memberi penjelasan mengenai mengapa mereka memutuskan menolaknya. Bukan tidak mungkin, ditolaknya tulisan kritik sastra oleh sebuah media kritik—atau yang mempunyai rubrik kritik—disebabkan oleh hanya dipenuhinya salah satu dari dua segi tersebut. Sebuah tulisan kritik sastra, misalnya, sekadar memenuhi segi-segi yang kedua, yakni “segi-segi keterbacaan”-nya, tetapi ternyatalah tulisan tersebut belum memenuhi segi-segi yang pertama, yaitu “prinsip-prinsip”-nya. Hal sebaliknya dapat berlaku. Pada satu sisi, sebuah tulisan kritik sastra barangkali sudah memenuhi segi-segi yang pertama, tetapi rupanyalah ia disampaikan dengan cara-cara yang belum cukup memenuhi segi-segi yang kedua. Bagaimanakah dengan tulisan kritik sastra Anda, Bung Muflih?

Selanjutnya, bila misalnya boleh membandingkan antara dua pengalaman kita yang saling memunggungi, kiranya bukan hal yang berlebihan bila saya kini mendaku: Agaknya, tulisan kritik sastra sayalah yang lebih memenuhi perbandingan sebagaimana tulisan Jared Diamod atau Carl Sagan yang Anda puja karena mampu memertahankan prinsip-prinsip dalam disiplin keilmuan, sembari dengan itu, sintas dalam mengupayakan segi-segi keterbacaan publik di luar bidang sains terpenuhi. Barangkali ada segi-segi yang “kurang tepat secara prinsip” dalam cara-cara pengamalan kritik sastra dalam tulisan, Bung. Untuk itu, periksalah kembali. Bila perlu kawan berdiskusi, kirimkanlah kepada saya. Saya akan dengan senang hati meluangkan waktu.

Mungkin saja nasib baik yang berkali-kali menghinggapi tulisan kritik saya itu terjadi karena murni rejeki yang datang dari arah tak dinyana-nyana, tetapi bisa juga berarti sebaliknya. Bukanlah hal yang memalukan untuk mengakui bahwa ada sejumlah orang yang dapat lebih fasih mengartikulasikan apa yang hendak ia sampaikan dalam tulisan kritik sastra kepada publik, tanpa lantas mengesampingkan segi-segi prinsip yang tak memaksa penilaiannya melayang-layang bebas laiknya debu-debu bintang di lautan galaksi. Tidak semua pakar di bidang ilmu mampu menulis risalah seperti Jared Diamond dan/atau Carl Sagan. Cobalah hitung berapa di antara dosen-dosen di kampus Bung saja, yang mampu menulis kritik sastra—atau risalah ilmu—laiknya Diamond menulis Collapse atau Sagan menganggit Kosmos, yang keduanya, kita berdua tahu, mengandung segi-segi sastrawi. Saya khawatir, pencarian Bung akan berpangkal pada kekecewaan jika itulaj yang menjadi ukurannya.

Demikianlah segi-segi keterbacaan bagi publik, sesungguhnya tidak pernah saya abaikan sepanjang kerja-kerja kritik sastra saya, dan untuk tetap memerhatikan segi-segi tersebut, saya pun tidak lantas harus melacurkan kemempribadian tulisan saya hanya untuk melayani selera dan pemahaman publik. Daripada mendesak diri untuk membuat tulisan kritik sastra saya menjangkau seluruh lapisan publik, yang ujungnya akan membenturkan diri saya pada keterbatasan bahasa itu sendiri, saya lebih memandang bahwa “kekhasan”, atau “kemempribadian”, tak terkecuali dalam perkara menulis kritik sastra, mutlak merupakan prasyarat bagi kelangsungan hidup sekaligus bagi perkembangannya. Bukan hanya supaya memenuhi segi-segi aksesibilitas tersebut, tetapi juga lebih dari itu, di mata saya, kritik sastra sudah harus merupakan bentuk dari “susastra” itu sendiri.

Tentu saja harus segera saya sertakan catatan lebih lanjut. Bukan juga suatu kemanasukaan belaka bila di muka, saya menaruh “prinsip-prinsip di dalam kritik” sebagai segi yang pertama—dan utama—yang harus dipenuhi seorang kritikus dalam tulisan kritik sastranya, mendahului “aksesibilitas publik” sebagai segi yang kedua, yang juga tak semestinya ia kesampingkan. Bahwa segi-segi yang pertama, sejauh yang kita bicarakan adalah kritik sastra sebagai “Disiplin Ilmu” tidaklah seharusnya dimundurkan shaf-nya untuk mendahulukan segi yang kedua. Tentang hal ini, saya sempat mengutarakan sekilas-lalu dalam esai saya yang lain, yaitu “Kritik sastra dan Godaan Dua Ekstrem” yang dapat diakses di rubrik prosa kalamsastra. Dalam usaha menafsir pemikiran Ignas Kleden, di esai itu, saya mengatakan demikian:

“Kritik sastra yang baik adalah paduan antara kepekaan estetik di satu pihak dan ketekunan analitik di pihak yang lain. Alhasil, ia dapat menjadi liris sekaligus ketat, reflektif sekaligus tanggap. Ia bahkan dapat terasa dingin di satu sisi, tetapi juga hangat nan mempribadi di sisi yang lain.”

Untuk sampai pada taraf yang setimbang antara hal-hal di atas, jelas bukanlah perkara gampang bagi si kritikus. Itulah mengapa saya sendiri membedakan bagaimana saya harus menulis “Kritik sastra”—yang di dalamnya, saya sadari benar ada batas-batas prinsipil yang tak dapat saya langgar; sesuatu hal yang membatasi kebebasan saya—dengan “Esai-Esai Sosial-Politik-Kebudayan” sebagaimana jadwal koloman tiap bulan saya di sivitaskotheka, umpamanya.

Dalam kerja-kerja kritik sastra—yang sesungguhnya merupakan sebentuk “kekaguman yang dimetodekan”, atau juga “subjektivitas yang disampaikan secara objektif” itu—si kritikus niscaya akan berkonfrontasi dengan—saya meminjam dan meluaskan cakupan ini dari Ignas Kleden mengenai “Ilmu Sosial”—“dua kesulitan tetap”, yaitu antara “menjadi berdasar secara intelektual tetapi terlambat memenuhi relevansi sosial” atau “menjadi relevan secara sosial pada waktu yang tepat, tetapi compang-camping secara intelektual”. Keniscayaan tersebut, bukan hanya menyangkut substansi dari apa-apa yang hendak diutarakan si kritikus di dalam kritik sastranya, melainkan juga bagaimana ia harus mengolahnya ke dalam teks.

Sebaiknyalah kita tidak usah menjadi begitu “Heroik” dengan membawa-bawa nama “Rakyat” dalam lelaku kritik sastra, selagi segi-segi yang pertama dan utama, yakni “prinsip-prinsip yang berlaku di dalam kritik sastra” itu sendiri belum dapat dipenuhi dengan baik.  Bukan tidak mungkin, yang kita sajikan kepada mereka—yang Bung sebut “Rakyat” itu—ternyatalah bukanlah kritik sastra, melainkan misalnya, “Risalah Sosiologis”, atau yang lebih buruk tetapi marak terjadi di ruang publik digital kita: Dakwaan-dakwaan yang hanya berdasar pada “sentimen” semata, tanpa disertai pembacaan yang dekat dan mendalam, dilandaskan pada metodologi yang jelas, dengan dalih bahwa di sana, di ruang publik digital, kini siapa pun bebas berpendapat segila-gilanya, berhak menilai dan menghukumi suatu karya semau-maunya—termasuk si pengarangnya—bahkan bila semua itu tanpa dilandaskan pada ukuran-ukuran yang dapat disepakati, dasar-dasar yang memadai, semata-mata karena meyakini bahwa “selera” atau “sentimen pribadi” merupakan “akumulasi pengetahuan dan pengalaman” yang sama derajatnya dengan suatu disiplin ilmu, misalnya; mengabaikan bahwa di dalam kedua tindakan itu, melekat “Tanggung Jawab Etis”, yang mesti dipenuhi terlebih dahulu.  Dari sini, saya ingin bergeser pada pertanyaan: Untuk siapakah kritik sastra ditulis? Untuk “Sastra”? Ataukah “Rakyat”?.

Tulisan seseorang—termasuk kritik sastra—ada pertama-tama sebagai cara untuk menjelaskan berbagai hal kepada diri sendiri, dan bukan kepada orang lain. Bahwa kita semua menjadi paling menarik ketika kita membahas sebuah pertanyaan yang benar-benar belum terjawab ketika kita duduk untuk menulis. Sebagai “Kritikus Sastra”—bila memang sebutan ini dikira layak disematkan pada diri saya, mengabaikan rentang waktu yang masihlah singkat dalam saya mempelajarinya—saya pun menulis pertama-tama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sendiri, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam tangkapan selintas-lalu saya terhadap suatu karya sastra. Apa-apa yang saya dapat dari “Studi Sastra”—apa yang juga Bung pelajari di Bulak Sumur sana—dalam merengkuh tujuan itu, tentulah saya peragakan, sebab itulah memang guna dari saya mempelajarinya.

Sekarang, apakah Bung Muflih tidak percaya bahwa ada yang namanya “Pakar” dan “Awam”, sedangkan misalnya, T. S. Eliot pun menegaskan bahwa apa yang membuat suatu “karya kreatif” dapat lebih bernilai dari yang lain, tidak lain sebab “daya kritis” yang dimiliki satu pengarang memang lebih unggul dari yang lain? Demikian halnya dengan Kritikus Sastra” yang juga seorang “Pembaca” sekaligus “Penulis” itu sendiri. Menerima kenyataan bahwa batas yang terasa diskriminatif demikian memang senyata-nyatanya ada, yakni bahwa seseorang bisa lebih tidak berkapasitas dari yang lain, dan karenanya, tidak memberi mereka kesempatan memegang tali kemudi, (boleh jadi) merupakan ikhtiar menyelamatkan diri dari kecelakaan yang hanya bisa diratapi begitu ia sudah terjadi.

Bila benar Bung Muflih merupakan seorang “Mahasiswa Sastra”, dan itu berarti, sehari-hari dalam sepekan Bung paling tidak bergelut-singgung dengan “Sastra dan Ilmu Sastra” daripada orang umumnya, maka sungguh merupakan keganjilan bagi saya karena pada waktu yang sama, Bung tampak bersikeras menolak antara “Yang Pakar” dan “Yang Awam” dalam hal ini. Mengetahui bahwa Bung merupakan seorang “Akademisi Sastra” sedemikian rupa, sambil mencerna gugatan-gugatan Bung kepada saya, sungguh bagi saya cukup ironis mendapati betapa tampak kikuk lagi tak percaya dirinya Bung dengan bidang keilmuan sendiri. Bung, Anda sendiri sebetulnyalah sedang dikutuk menanggung kata keramat itu: “Pakar Sastra”, yakni dengan pendidikan yang sedang Bung tempuh. Tetatpi di tangan Bung, kerja-kerja kritik sastra ini menjadi suatu aktivitas keilmuan yang seolah-olah baru akan berguna sejauh ia dapat diterima segala lapisan, seakan-akan, kritik sastra jadi tak ubahnya “Aktivisme Sosial”. Adakah merupakan suatu kemuhalan bagi kritik sastra menjadi sebentuk “Aktivisme Sosial”?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, saya hendak mengutip pernyataan seorang kritikus sastra Amerika, Helen Hennessy Vendler, yang barangkali relevan di sini. “Jika menemukan planet Neptunus atau Samudera Pasifik memiliki fungsi sosial,” tegas Vendler, “begitu pula menemukan (bagi pandangan publik) puisi dari seorang baru; atau aspek-aspek baru pada puisi dari seorang penyair lama”. Hal ini sebab menurut Vendler, “Teks adalah bagian dari realitas, dan sama-sama tersedia untuk dieksplorasi seperti medan lainnya”. Untuk mewujudkan eksplorasi medan teks sebagaimana diutarakan Vendler, seorang kritikus tidak bisa hanya bermodalkan sepasang mata dan kesan-kesan selintas belaka. Eksplorasi itu lebih mungkin menuntut perkakas yang presisi. Di sinilah aparatus teoretis yang Bung geluti di Kampus Bulak Sumur sana hadir dengan segala konsep-konsepnya, yang, sering merupakan istilah-istilah asing, janggal, lagi ndakik-ndakik.

Apa boleh buat. Jangankan di telinga awam atau di telinga Bung Muflih, istilah-istilah teoretis itu acap terdengar asing dan mengintimidasi bahkan di telinga si kritikus itu sendiri ketika ia pertama kali bersinggungan dengannya. Bung memuja Carl Sagan atau Jared Diamond karena tulisan mereka yang populer dan ramah, bukan? Sila Bung buka kembali bab-bab di dalam Kosmos. Di sana, bahkan dalam usahanya yang paling intim mendekatkan sains dengan publik pembacanya, Sagan tetap tidak bisa melepaskan diri dari istilah-istilah bidang ilmunya. Bung juga mesti menimbang bagaimana penyampaiannya yang “sastrawi”, yang “elegan” itu, bukan tidak mungkin malah mengaburkan pemahaman bagi publik yang tak biasa dengan gaya semacam itu selagi publik yang lain merasa imajinasinya sedang diorbitkan ke angkasa luar.

Apa pun itu, paling tidak kita bisa mengatakan bahwa meski Sagan menulis sains (secara) populer, ia toh tampak menolak merendahkan derajat keilmuannya. Artinya, ada batas prinsipil di mana istilah-istilah ilmiah, umpanya, memang tidak sebaiknya diramahkan, sebab meramahkannya bisa juga berarti mengorbankan ketepatan demi kedangkalan. Perangkat konseptual dalam studi sastra pun demikian, Bung (saya hampir saja kesal sebab harus menuliskan penjelasan ini kepada Bung yang notabene seorang mahasiswa sastra kampus Bulak Sumur). Istilah-istilah konseptual-teoretis, misalnya itu “Palimpsest”—yang bekerja melalui anatomi Hypotext dan Hypertext—sebagaimana dikonsepsikan Gerard Genette, jelas saja bukanlah kosakata yang kita temukan dalam obrolan warung kopi atau ruang siber yang santai. Istilah-istilah tersebut adalah rute-rute analitis yang mungkin rumit bagi sebagian orang, tetapi ia sengaja ditempa oleh sejarah disiplin ilmu ini untuk membedah lapisan-lapisan makna yang tersembunyi di balik estetika teks.

Tentulah seorang kritikus yang waras, ketika ia meminjam istilah-istilah asing nan rumit itu, ia tidak akan berniat berlagak taring dan malah membuat pembaca awam mual, sedang teks yang ia sigi pun malah tak mengemuka sifat-sifat dan nilainya. Ia menggunakannya karena bahasa sehari-hari yang kita pakai, mungkin susah untuk menjadi memadai dalam memotret kompleksitas struktur yang sedang ia eksplorasi di dalam karya. Menolak istilah-istilah teoretis yang asing ini demi memenangkan kemudahan akses bagi publik—atau agar kritik sastra “merakyat”—bisa jadi hanya akan menghilangkan kepresisian penilaian, menyisakan pemandangan kabur dengan kata sifat-kata sifat semisal “menyentuh”, “indah”, “sublim”, dan sebagainya dan sejenisnya, yang memang karib di telinga, tetapi tidak menjelaskan apa pun mengenai sifat-sifat suatu karya sastra.

Menarik kritik sastra dari wilayah disiplin ilmu ke dalam ranah “aktivisme sosial”, bukan berarti “haram jadah”—sejauh prinsip-prinsip kritik sastra itu masihlah dipenuhi. Bila Terry Eagleton misalnya menjelaskan mengenai “politics of form” dan “politic of content” dan mencontohkan bagaimana bahkan sesepele tanda baca dalam tulisan D. H. Lawrence pun ternyatalah mengandung visi kepengarangannya dalam memandang kapitalisme industri. Selain itu,  apa yang saya kutip dari Vendler pun kiranya telah cukup memberi gambaran. Bahwa penyigian terhadap sebuah karya sastra, sendirinya meniscayakan fungsi sosial dari bidang ilmu sastra itu sendiri. Apakah Bung mengira, “Ilmu Sastra” ini sejak awal dikembangkan untuk meruntuhkan rezim totaliter?

Menarik kritik sastra dari wilayah “disiplin ilmu” ke ranah “aktivisme sosial”, menggiring kita kepada satu pertanyaan mendasar: Dari manakah sebuah aktivitas kritik sastra mendapatkan keabsahan nilainya? Well, pertanyaan ini mungkin sudah janggal sejak awal. Jurnalisme publik atau aktivisme sosial, saya pikir, memiliki mata uangnya sendiri, yaitu relevansi instan dan aksesibilitas. Sementara itu, pada sebuah disiplin keilmuan, ia dihargai justru karena ia menolak untuk digerakkan tuntutan eksternal. Sebuah disiplin ilmu—dalam hal ini adalah kritik sastra—bertanggung jawab pada aturan main, konvensi, dan sejarah yang menghidupinya dari dalam. Ia tidak membutuhkan, dan memang tidak boleh bersandar pada, pembenaran dari luar dirinya.

Demikianlah bila Bung betul-betul belajar di bidang ilmu yang Bung tempuh secara waras, mestinya Bung memahami bahwa kritik sastra memiliki medan tandingnya sendiri. Andaikanlah Bung duduk menghadapi teks, mengerutkan dahi di depan baris-baris sajak Chairil Anwar, dan mencoba mengurainya dengan pisau analitis yang ketat dan mendalam, maka Bung sedang tunduk pada tuntutan disiplin keilmuan tersebut. Nilai dari aktivitas itu selesai di sana, dalam kegembiraan intelektual dan penyingkapan berlapis yang berhasil dibongkar melalui pembacaan dekat dan mendalam itu tadi. Ia adalah imbalan bagi dirinya sendiri. Its own reward!

Menuntut kritik sastra menjelma aktivisme sosial, adalah tindakan yang keliru sejak dalam pikiran, lantaran tindakan itu memaksa kritik sastra keluar dari rumahnya sendiri dan menghamba pada agenda-agenda eksternal. Sastra dan kritik atasnya, bukanlah departemen humas yang bertugas melayani semua orang, bukan pula dinas sosial yang bergerak atas dasar karitas. Dus, bila kita lantas memaksa kritik sastra berbicara dengan bahasa yang langsung renyah di telinga semua orang hanya demi apa yang misalnya hendak disebut sebagai “pembelaan terhadap rakyat”, atau apa pun istilah gergasinya, pada saat yang sama, kita sedang melucuti identitas kritik sastra itu sendiri, sehingga ia tak lagi mengenali dirinya sendiri. Itulah, sayangnya, yang kini telah terjadi sebagai konsekuensi masuknya Cultural Studies dalam Studi Sastra. Lantas, apakah ini berarti seorang kritikus harus mengurung diri dalam menara gading dan bersikap masa bodoh pada dunia di sekitarnya?

Tentu tidak. Namun, mesti juga kita pisahkan antara “justifikasi internal suatu disiplin” dengan peran seseorang sebagai “intelektual publik”. Dua hal ini adalah binatang yang sama sekali berbeda, dan Bung tampaknya gagap membedakannya sewaktu membawa-bawa nama Dokter Tirta atau Fahruddin Faiz sebagai peluru argumen untuk mendakwa saya “mengurung diri di menara gading” dan menuntut saya segera “Murba”. Desakan Bung supaya saya “Murba”, saya tangkap sebagai tuntutan untuk merangkap peran sebagai “Intelektual Publik”, tepat ketika yang dipersoalkan adalah peran yang saya ambil sebagai “Kritikus Sastra”.

Di sinilah, Bung, ketidakjelasan batas itu kerap membuat tersandung. Bung misalnya menyodorkan nama Dokter Tirta yang Bung nilai begitu lihai membius massa dengan retorika misuh-misuhnya itu, atau misalnya Fahruddin Faiz yang dengan teduh menceramahkan soal eksistensialisme yang menyehari, yang nyumerambah dalam Ngaji Filsafat. Tepat saat itu, Bung seakan-akan lupa bahwa kedua sosok yang Bung sebut itu sesungguhnya sedang tidak mengamalkan ketatnya disiplin keilmuan. Mereka—bila boleh meminjam pernyataan Stanley Fish—telah melintasi batas dari “Seorang Spesialis” menjadi seorang “Intelektual Publik”.

Pergeseran peran ini tentulah sah, bahkan mulia. Hanya saja, hukum yang berlaku di dalam kedua wilayah tersebut sama sekali berbeda. Seorang dokter yang menulis di jurnal medis, dikontrol konvensi keilmuan kedokteran yang kaku dan presisi—dan ia memang tidak sedang berbicara kepada saya atau Bung Muflih. Namun, saat Dokter Tirta—atau siapa pun—berbicara, misalnya itu di siniar atau di sebuah utas threads, disadari ataukah tidak, ia tunduk pada hukum ruang publik (digital). Maka, ia harus komunikatif, persuasif, dan relevan secara sosial. Tuntutan Bung agar seorang kritikus sastra macam saya ini harus “Murba” dan menurunkan—untuk tidak menyebut “meruntuhkan”—kadar keilmuannya—yang di dalamnya, memiliki hukum-hukum internalnya sendiri, sebagaimana “Sastra” bahkan memiliki dan berbicara kepada kita dengan istilah-istilahnya sendiri—demi melayani aksesibiltas pembaca awam, hal yang demikian ini dapat juga berarti mencampuradukkan kedua peran itu secara fatal. Kemampuan berkomunikasi di ruang publik adalah keterampilan retoris, ia bukan ukuran mutu dari keabsahan sebuah disiplin ilmu. Dan adakah seorang kritikus sastra macam saya berkewajiban menjadi “Intelektual Publik”?

Bagi saya tidak—meski bukan berarti itu tidak boleh. Sebuah disiplin keilmuan—termasuk kritik sastra—selalu bersifat internal. Ia didirikan, dirawat, dan dihidupi oleh tradisinya sendiri, yaitu oleh mereka yang sepakat untuk melibatkan diri dalam labirin teks secara tekun dan mendalam. Justifikasi atas keberadaan kritik sastra tidak pernah berada di luar dirinya. Saya menikmati ketakjuban yang dimetodekan itu karena saya menyukai cara saya berpikir dan saat mengurai kepadatan teks, bukan karena saya ingin menjadi Mesias bagi orang lain, apalagi dengan skala “mahaluas” seakan-akan “tanpa terkecuali” (pikirkan ulang ketika Anda menyemat kata “Rakyat” di tulisan Bung).

Sastra dan kritiknya, hanyalah pulau kecil di lautan mahaluas kehidupan masyarakatnya. Jika publik luas enggan atau tidak memiliki waktu untuk masuk ke dalam kerumitan istilah sastra karena himpitan urusan hidup yang lain—dan ini tentu saja adalah pilihan hidup yang sangat wajar—saya memandang bahwa kritik sastra tidak perlu merasa berdosa lantas buru-buru mengubah dirinya menjadi dongeng pengantar tidur bagi mereka. Rumah kritik sastra, mestilah tetap berdiri dengan pilar-pilar prinsipnya yang kokoh. Dan kalau toh jembatan menuju publik memang perlu dibangun oleh para intelektual publik, tetapi jembatan itu tidak akan pernah ada jika kita memilih merobohkan pilar-pilar pengetahuannya terlebih dahulu—apalagi secara terburu-buru, menggebu-gebu.

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam pengamalan kritik sastra pun, dengan sendirinya menorehkan batas-batas itu. T. S. Eliot dapat kita kutip lagi di sini. Bagaimana misalnya Eliot menjelaskann  bahwa dalam kerja-kerjanya, seorang kritikus niscaya berhadap-hadapan dengan “dua kutub ekstrem”. Dua kutub dilematis yang membuat dirinya di satu sisi dapat terlalu sibuk dengan implikasi puisi—baik itu moral, sosial, agama, atau lainnya—sehingga begitu ia tunduk pada kutub dilematis yang pertama ini, pembacaannya malah membuat puisi tak lebih dari “prolog” sebuah khotbah—suatu kecenderungan yang jamak ditemui pada para kritikus moralis abad ke-19. Sementara itu, jika  ia terlalu terpaku pada aspek “puitik” tanpa mengambil sikap terhadap apa yang ingin disampaikan si penyair—artinya ia kalah dalam menghadapi kutub dilematis yang kedua—maka ia pun mengosongkan makna puisi itu sendiri. Dalam pada itu, maka Eliot mewanti-wanti tentang adanya “batasan filosofis” mengenai kritik sastra yang tak boleh dilanggar terlalu jauh dan sering, jika kita ingin tetap dianggap sebagai kritikus, dan bukan sebagai filsuf, metafisikawan, sosiolog, atau psikolog. “Batasan Filosofis” itu tiada lain adalah kesadaran teguh memperlakukan puisi sebagai—dan sastra secara keseluruhan—puisi itu sendiri, yakni sebagai entitas mandiri dan berdaulat. Dari sini saja, mestinya menjadi jelas perihal manakah yang lebih dahulu, “Kritik sastra untuk Sastra” ataukah “Kritik sastra untuk Rakyat”.

Bung Muflih, dengan sandang “gelar akademik” yang akan tersemat di belakang nama Bung sebagai “Akademisi Sastra” (atau malah sudah [?]) kelak, mestinya Bung sadar bahwa tugas pertama-tama Anda—yaitu sebagai calon kritikus sastra—sebelum menjadi “Heroik” untuk mendesak diri atau orang lain menganggit “Tulisan Kritik yang Merakyat” adalah memastikan kepakaran diri atas disiplin ilmu yang digeluti. Dengan begitulah kita berarti juga memastikan bahwa apa yang akan kita sodorkan kepada publik—atau yang lebih suka Bung sebut “Rakyat” itu—adalah hasil dari kesetiaan terhadap prinsip keilmuan yang telah kita suntuki pula. Apakah Bung belajar di Jurusan Sastra hanya untuk menggondrongkan rambut? Tidak, bukan? Tanpa sikap-sikap yang memang, ketika diutarakan begini jadi terkesan “elitis”, apa yang kita sodorkan kepada publik boleh jadi akan sama halnya dengan nonsens.

Kini sila Bung Muflih perhatikan dan renungkan lebih dekat dan mendalam lagi. Desakan Bung yang menggebu-gebu kepada saya—mengapa Bung tidak mendesakkannya, pertama-tama pada diri Bung terlebih dahulu (?)—untuk meleburkan batas “Pakar” dan “Awam”, di mata saya, menyimpan kegelapan yang mengerikan untuk saya bayangkan. Bung mendaku sedang membela rakyat, betul? Pada waktu yang bersamaan, Bung—sebagai seorang “Akademisi Sastra”—sekaligus  membiarkan rumah sastra dan keilmuannya digilas sebuah rezim baru yang kini tak kalah tiraninya: Tirani Kedunguan Massal. Merupakan tugas kita bersama, mestinya, untuk menghalau gelombang tiranik itu, justru supaya publik—atau yang Bung sebut “Rakyat”—tidak sampai tergilas gelontorannya sehingga menjadi puing-puing—betapa pun, saya agaknya harus sangsi akankah upaya ini menjadi mungkin, bila menimbang bahwa pihak-pihak yang mestinya berdiri sebagai tanggul pun bersikap laiknya Bung.

Esai Robertus Robet yang bertajuk Kita Adalah Arsip di majalah Tempo awal tahun ini, kiranya dapat menjadi cermin bening untuk melihat ilusi heroisme digital yang saya sasar, dan sebaliknya, secara tak sadar—atau tak sengaja (?)—Bung bela. Robet, dalam esainya, mengulas nasib tragis Justine Sacco, seorang perempuan yang hidupnya hancur lebur, dipecat, dan dikutuk secara sosial selama bertahun-tahun hanya karena sepotong cuitan satir di Twitter yang disalahpahami secara kolektif oleh warganet. Kasus Sacco, Bung, adalah potret gelap bagaimana masyarakat digital yang—dalam cemoohan Robet—mendadak menjadi “paling humanis”, tetapi sebaliknya, “terlalu dungu untuk memahami ironi dan metafora”. Mereka menghakimi tanpa ampun, mereduksi manusia menjadi sekadar sepotong teks statis yang abadi dalam arsip digital. Dan apakah kaitan tulisan Robertus Robet dengan persoalan yang sedang kita hadapi dalam arena sastra dan kritik atasnya?

Di era “Matinya Kepakaran” demikian inilah, Bung, pada dasarnya kita sangat membutuhkan tegaknya “Menara Kepakaran” lagi. Di tengah gemburan masyarakat yang terdemokratisasi secara digital beginilah, batas yang telah lebur perlu dikapur kembali. Dan sebaiknyalah kita memulainya dari diri sendiri. Demokratisasi, yang agaknya tanpa sadar Bung agungkan sebagai bentuk kesetaraan itu, senyata-nyatanya telah melahirkan apa yang disebut Robet sebagai “Masyarakat Surplus Moral”. Dalam ekosistem yang mabuk oleh kelimpahan moralitas semu ini, setiap orang—tanpa terkecuali—dapat mendadak merupa hakim dan jaksa yang memvonis sekenanya dan tanpa ampun di bawah hukum kekekalan viralitas digital.

Dalam pada itu, menuntut agar kritik sastra tunduk pada penilaian yang tidak memiliki prasyarat metodologis, hal itu, buat saya akan sama halnya membuka gerbang bagi penghakiman massal serupa. Pasalnya jelas, di ruang digital itu, siapa pun yang pandai merangkai retorika atau andal menggalang sentimen massa, dapat dianggap lebih sahih daripada misalnya, seorang kritikus yang mengabdikan hidupnya guna membaca teks dengan ketat dan dekat. Suara pakar, dengan demikian, dapat sewayah-wayah dibungkam gemuruh komentar awam yang kekenyangan surplus moral tetapi minus penalaran.

Saya bisa saja menuruti kemauan Bung melarutkan kepakaran yang saya agungkan, dan sebaliknya, Bung kecam dengan menyebut saya “mengurung diri di menara gading” demi asas kesetaraan semu itu. Namun, bila saya bersikap nyah-nyoh sedemikian rupa, maka taruhannyalah yang tidak kuasa saya terima. Kritik sastra, sebagai disiplin ilmu, lantas akan bernasib sama seperti subyek yang malang dalam esai Robet: Ia didekonstruksi dan direduksi menjadi sekadar hiburan instan, katarsis musiman, atau dakwaan moralitas yang banal—yang juga sering kali picik tanpa disadari para pengamalnya. Tanpa adanya dinding kepakaran yang menegakkan prinsip-prinsip internal disiplin ilmu, Bung, kita tidak akan pernah bisa membedakan mana pembacaan yang jernih dan mana sentimen yang picik. Alhasil, yang lahir kemudian bukanlah “Emansipasi Pembaca” seperti yang kita bayangkan dengan indahnya. Malah sebaliknya, yakni “Anarki Selera”, di mana kebenaran sebuah karya sastra akhirnya (sebatas) diukur dari seberapa banyak bintang lima yang dikumpulkan di ruang publik digital itu.

Maka dari itu, mempertahankan shaf kepakaran dalam kritik sastra bukan berarti  angkuh atau menutup mata dari realitas sosial. Sebaliknya, itu adalah sebentuk tanggung jawab etis yang mana kita dapat usahakan dalam ukuran paling minimum melalui disiplin ini, untuk melindungi kesusastraan—dan masyarakatnya—dari kedunguan yang diproduksi secara massal, dan sialnya, diberi ruang selapang-lapangnya oleh jagat digital. Menara pengetahuan harus tetap berdiri tegak, Bung, dan tentulah bukan untuk kian menjauhkan telapak kaki dari bumi, tetapi untuk memastikan bahwa di tengah badai viralitas yang gemar benar menghancurkan reputasi dan masa depan manusia, masih ada satu ruang di mana kita memperlakukan teks dan kemanusiaan secara adil, mendalam, dan tentu, bertanggung jawab.

Kini, saya ingin menutup catatan yang entah telah menjawab ataukah malah tidak sama sekali atas catatan Bung dengan sebuah tantangan. Berikan saya contoh konkret bagaimanakah wujud nyata dari “Kritik sastra untuk Rakyat” yang mampu Bung hasilkan dari tangan Bung. Tentu tidak perlu tergesa-gesa. Menganggit kritik sastra adalah sebuah kerja ganda. Ia bukan hanya menuntut kita membaca secara ketat dan mendalam, tetapi juga mengutarakan hasil pembacaan bertakik-takik itu ke dalam sebuah esai yang utuh. Jelas pekerjaan demikian ini akan memakan banyak waktu dan menguras banyak energi, ketimbang menulis segarit judul heroik dengan mengatasnamakan “rakyat”, lalu melimpahkan tuntutannya ke pundak orang lain. Saya akan tabah menanti hilal-nya muncul, sembari istikamah mengerjakan tulisan-tulisan kritik sastra saya yang “Tidak Merakyat” itu. Sekian. Saya mau bertahanuts lagi ke “Menara Gading”.