KURUNGBUKA.com, RUTENG – Penguatan kapasitas masyarakat dan perlindungan ekosistem wilayah pesisir dan Daerah Aliran Sungai menjadi fokus penting dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI). Program bertajuk “Empowering Local Entities and Communities to Take Rapid Action” atau ELECTRA ini dilaksanakan dengan dukungan pendanaan dari American Red Cross (Amcross) Indonesia mulai tahun 2025 hingga 2027.
Program ini telah berjalan sejak April 2025 di tujuh desa/kelurahan di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan telah menyelesaikan tahapan Kajian Risiko Desa, pembentukan Tim Siaga Berbasis Masyarakat (SIBAT), dan penyusunan Rencana Pengurangan Risiko (RR Plan). Dalam kerangka aplikasi Nature-based Solutions (NbS), khususnya dalam pemanfaatan serta perlindungan sumber daya dan ekosistem pesisir dan DAS, Amcross menggandeng Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University. Tim PKSPL IPB terdiri dari beragam disiplin sesuai kebutuhan kajian, yakni ahli rehabilitasi ekosistem, arsitektur lanskap, sistem informasi geografis (GIS), pilot drone, sosial ekonomi dan pengembangan mata pencaharian serta ahli kelembagaan masyarakat desa.
Tahap pertama yang dilaksanakan oleh PKSPL IPB University adalah melakukan pengumpulan data awal sebagai dasar untuk merumuskan Rencana Implementasi NbS yang akan diintegrasikan dengan upaya membangun resiliensi dan kesiapsiagaan komunitas di tujuh desa. Kegiatan studi dilaksanakan selama lima hari mulai tanggal 24 April hingga 1 Mei 2026, di wilayah pesisir selatan dan pesisir utara Kabupaten Manggarai. Wilayah selatan meliputi Desa Terong, Cambir Leca, dan Hilihintir di Kecamatan Satar Mese Barat. Sementara wilayah utara mencakup Desa Lemarang dan Para Lando di Kecamatan Reok Barat serta Desa Robek dan Kelurahan Wangkung di Kecamatan Reok.
Sebagai bagian dari rencana implementasi dan keberlanjutan, PMI Kabupaten Manggarai dan tim PKSPL melakukan curah pendapat dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang dihadiri oleh berbagai perangkat daerah seperti BPBD, DLH, PMD, KPH, dan BAPPERIDA. Pemerintah daerah menyambut baik kegiatan ini karena dinilai mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah sejak tahun 2021.
“Kami sangat mendukung dan berharap kegiatan ini dapat segera terimplementasi karena menyentuh aspek lingkungan yang terintegrasi dengan sosial ekonomi masyarakat. Bahkan ke depan, kami berharap program ini dapat diperluas hingga menjangkau desa-desa pesisir, seperti Desa Nuca Molas di Kecamatan Satar Mese Barat,” ungkap Fransiskus Patrisius Dani, Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kab. Manggara
Ketua tim kajian dari PKSPL IPB University, Andy Affandy, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi lingkungan dan sosial masyarakat di desa program. Dari hasil kajian awal, terdapat empat temuan utama. Pertama, adanya kesamaan karakter risiko di tujuh desa, yakni longsor, banjir rob, banjir limpasan sungai, abrasi pantai, serta penyakit tanaman seperti hama padi dan penyakit pisang kepok. Kedua, pentingnya integrasi pendekatan NbS dalam pembangunan infrastruktur desa, seperti tanggul penahan abrasi dan beronjong yang dikombinasikan dengan vegetasi sesuai karakteristik lokal.

Isu ketiga adalah perlunya pengembangan mata pencaharian alternatif sebagai strategi ketahanan ekonomi masyarakat, misalnya pengolahan hasil perikanan menjadi abon dan nugget untuk mengurangi kerugian saat panen melimpah serta produksi beras yang cenderung menurun, padahal padi menjadi tumpuan pangan masyarakat. Sementara itu, isu keempat adalah perlunya penguatan regulasi dan kelembagaan desa, termasuk penyusunan peraturan desa untuk perlindungan kawasan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan kegiatan ini. Maka metode yang digunakan meliputi diskusi kelompok terarah (FGD), pemetaan wilayah, observasi melalui kunjungan lapangan, serta wawancara dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan anggota SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat). Kepala Desa Para Lando, Lemen Agustinus, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Ia menilai program ELECTRA tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana, tetapi juga membantu mereka mengenali potensi desa secara lebih komprehensif.
“Selama ini kami belum memahami secara utuh ancaman dan potensi desa. Melalui program ini, masyarakat dilibatkan sejak awal hingga penyusunan kajian risiko. Kami berharap hasil kajian ini dapat menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan desa,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris PMI Kabupaten Manggarai, Yoseph Cetak, menegaskan bahwa program ELECTRA telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
“Melalui studi ini, kita memahami kondisi riil masyarakat dari berbagai aspek, mulai dari lingkungan, sosial, ekonomi hingga budaya. Pendekatan NbS diharapkan mampu memberikan dampak positif tidak hanya dalam mitigasi bencana, tetapi juga mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, tim PKSPL IPB memaparkan hasil identifikasi awal kepada PMI Kabupaten Manggarai sebagai pelaksana program. Selama proses kaji lapang, masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah berharap program ini dapat segera diimplementasikan dan diperluas ke wilayah lain, termasuk desa-desa pesisir yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Bagi PKSPL IPB, kolaborasi ini merupakan salah satu bentuk program pengabdian insan akademis di lingkungan IPB University sekaligus ikut berkontribusi pada pencapaian SDGs khususnya SDG 13: Aksi Iklim, SDG 14: Kehidupan Bawah Air dan SDG 15: Kehidupan di Darat.












